Cari Peraturan Perundang-undangan

15.3.12

Ini Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Jabatan Fungsional




















PERATURAN-PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL
  1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor; 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, TeknikTata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan;
  7. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Keputusan Presiden Nomor: 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Ol/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
  10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 180/KPTS/M/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
  11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.
  12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya.
  13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya.
  14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya.
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
  16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
  17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1999 jo. Nomor : 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
  19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
  20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
  21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
  22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsiona! Pustakawan dan Angka Kreditnya;
  23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
  24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 47/KEP/M,PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
  26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
  27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
  28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
  29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya;
  30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.

Tidak ada komentar:

Komentar Anda

Informasi Terbaru

Loading...

Cuma Baca Artikel Anda akan DIbayar. Mau?

readbud - get paid to read and rate articles

Khazanah Ponsel

Alternative Medicines

Daftar Blog Saya

Categories

. Menkeu 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955. 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2013. ABC ABK ajaran sesat ajib hamdani anak yatim/piatu anggaran animal Anjab Antasari artikel. Askes ASN asuransi ayu ting ting baca artikel dibayar bahasa bajak bantuan korea selatan Bapertarum barang dan jasa pemerintah batas laut batas usia pensiun. PP BBM bersubsidi Bea Cukai beasiswa bekerja dari rumah bendera beras berita bimbo BIODATA bisnis bisnis gratis bisnis sampingan bitung BKD BKN blogger BNN BPJS BPN BRI briptu norman kamaru BTN Budaya Kerja bugil buku BUMD BUMN BUP bupati choir civil servant copy-paste foto CPNS cuti cuti bersama DAU denda Dhana Widyatmika Diklat Kompetensi DIKLAT PIM dirjen dirjen anggaran DKI dolar domain download DP3 DPR DRH dubes duda duit E-KTP edaran Edaran Mendagri facebook funny gaji gaji baru PNS gaji hakim gaji ke-13 Gaji PNS 2013 gaji polri 2011 gaji polri 2013 gaji tni 2011 gaji TNI 2012 gaji tni 2013 Ganefo ganti logo blogger garuda gaya hidup gayus Golongan Ruang grafik gunung Salak guru hakim HAM hari libur hari raya hewan hitung cepat honorer hukum hut idul fitri iklan gratis iklan rumah Inpres instansi pemerintah internet jabatan fungsional jabatan struktural jaksa janda jenderal jual-beli jual-beli rumah K-1 K-2 KABUPATEN Kamus KARYA SATYA Kasus KBBI Kekayaan kelas Kemen-PU Kemendagri Kemenkeu Kemenkum-HAM Kementrian Kemnakertrans kenaikan gaji kenaikan pangkat Kepala Daerah Kepdirjen Keppres Keputusan Ka BKN keputusan menteri kerja Kesehatan keuangan kiamat Kode Etik konstitusi koor korpri Korupsi KOTA koupsi KPK kunci foto lagu Lagu Daerah Lagu Daerah Sangihe lagu nasional lapas larangan Lembaga Negara LHKPN libur nasional lingkungan kerja lirik Lirik Lagu Daerah lowongan lucu makar mengajar menkeu Menpan mobil bekas mobil mewah money moratorium MPR Mr. Assat Mr. Sjafruddin mutasi nama domain NARKOBA negara NEWS NII NIP Orang Terkaya pada pahlawan paduan suara pajak PAK Pakaian Dinas Pangdam pangkat PNS pangkat polri pangkat TNI papan tulis elekronik papan tulis sekolah partitur paypal pegawai pegawai tidak tetap pemerintah pejabat pejabat eselon Pelindo pemalsuan Pemda pemerintah daerah Pemilu pemukiman pendaki pendidikan penerbangan penerimaan CPNS penerimaan pegawai BUMN penipuan Penpres pensiun pensiun pokok pensiunan penyaliban peraturan kepala BKN peraturan menteri perda perguruan tinggi perhubungan Perjalanan Dinas perjuangan perkawinan Permen PERPPU PERPPU 1959 Perpres perumahan Perumnas pesawat Pilkada plagiat PLN PMK PMK. Menkeu PNS PNS. Kekayaan polisi polri PP PP 53 PP1998 PP2000 PP2001 PP2002 PP2011 PP2012 CPNS PPATK PPPK pramugari Presiden RI Presiden SBY pria profesi propinsi protes proyek PT PLN PTTP pulsa PUPNS purnawirawan Pusat quick count ramalan rapel read rekening rekening gendut remunerasi remunerasi PNS daerah RIS rumah rumah mewah rumah murah Rumah Sakit rumah sederhana RUU RUU ASN RUU BPJS RUU Tipikor salary SANKSI satgas SATYALENCANA Scribd Sekda sekolah dasar selingkung sertifikasi guru Shukoi Singapura sipir siswa SK SMK sms Soekarno STAN standar biaya stress sub domain Sukhoi suku maya surat edaran survei syahrini tabel tabel gaji pns 2000 tabel gaji pns 2011 tabel gaji pns 2012 tabel gaji pns 2013 Tabel Gaji Polri 2012 TABEL GAJI TNI 2011 TABEL GAJI TNI 2012 TABEL GAJI TNI 2013 TABEL LENGKAP GAJI POLRI 2011 tabungan TAP MPR Taperum Telekomunikasi Tenaga Ahli terminal teror teroris The Age tips tni tunjangan uang UN unduh Unsrat upacara UU UU 1948 UU ASN UU Penerbangan UUD UUDS video lucu wamen warakawuri Wikileaks Yesus