QUIK COUNT PEMILU 2014

Cari Peraturan Perundang-undangan

5.6.12

DAFTAR UU RI TAHUN 2007


  1. UU NO 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
  2. UU NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  3. UU NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  4. UU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
  5. UU NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
  6. UU NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  7. UU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  8. UU NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  9. UU NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
  10. UU NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
  11. UU NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO
  12. UU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
  13. UU NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
  14. UU NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
  15. UU NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
  16. UU NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  17. UU NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 รข€“ 2025
  18. UU NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
  19. UU NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA
  20. UU NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
  21. UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
  22. UU NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
  23. UU NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
  24. UU NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
  25. UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
  26. UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
  27. UU NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  28. UU NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
  29. UU NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
  30. UU NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
  31. UU NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU
  32. UU NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN
  33. UU NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG
  34. UU NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  35. UU NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  36. UU NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  37. UU NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
  38. UU NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA
  39. UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
  40. UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS .
  41. UU NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
  42. UU NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)
  43. UU NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN
  44. UU NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
  45. UU NOMOR 45 Tahun 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
  46. UU NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
  47. UU NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)
  48. UU NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG

Tidak ada komentar:

Komentar Anda

Informasi Terbaru

Loading...

Cuma Baca Artikel Anda akan DIbayar. Mau?

readbud - get paid to read and rate articles

Khazanah Ponsel

Alternative Medicines

Daftar Blog Saya

Categories

. Menkeu 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955. 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2013. ABC ABK ajaran sesat ajib hamdani anak yatim/piatu anggaran animal Anjab Antasari artikel. Askes ASN asuransi ayu ting ting baca artikel dibayar bahasa bajak bantuan korea selatan Bapertarum barang dan jasa pemerintah batas laut batas usia pensiun. PP BBM bersubsidi Bea Cukai beasiswa bekerja dari rumah bendera beras berita bimbo BIODATA bisnis bisnis gratis bisnis sampingan bitung BKD BKN blogger BNN BPJS BPN BRI briptu norman kamaru BTN Budaya Kerja bugil buku BUMD BUMN BUP bupati choir civil servant copy-paste foto CPNS cuti cuti bersama DAU denda Dhana Widyatmika Diklat Kompetensi DIKLAT PIM dirjen dirjen anggaran DKI dolar domain download DP3 DPR DRH dubes duda duit E-KTP edaran Edaran Mendagri facebook funny gaji gaji baru PNS gaji hakim gaji ke-13 Gaji PNS 2013 gaji polri 2011 gaji polri 2013 gaji tni 2011 gaji TNI 2012 gaji tni 2013 Ganefo ganti logo blogger garuda gaya hidup gayus Golongan Ruang grafik gunung Salak guru hakim HAM hari libur hari raya hewan hitung cepat honorer hukum hut idul fitri iklan gratis iklan rumah Inpres instansi pemerintah internet jabatan fungsional jabatan struktural jaksa janda jenderal jual-beli jual-beli rumah K-1 K-2 KABUPATEN Kamus KARYA SATYA Kasus KBBI Kekayaan kelas Kemen-PU Kemendagri Kemenkeu Kemenkum-HAM Kementrian Kemnakertrans kenaikan gaji kenaikan pangkat Kepala Daerah Kepdirjen Keppres Keputusan Ka BKN keputusan menteri kerja Kesehatan keuangan kiamat Kode Etik konstitusi koor korpri Korupsi KOTA koupsi KPK kunci foto lagu Lagu Daerah Lagu Daerah Sangihe lagu nasional lapas larangan Lembaga Negara LHKPN libur nasional lingkungan kerja lirik Lirik Lagu Daerah lowongan lucu makar mengajar menkeu Menpan mobil bekas mobil mewah money moratorium MPR Mr. Assat Mr. Sjafruddin mutasi nama domain NARKOBA negara NEWS NII NIP Orang Terkaya pada pahlawan paduan suara pajak PAK Pakaian Dinas Pangdam pangkat PNS pangkat polri pangkat TNI papan tulis elekronik papan tulis sekolah partitur paypal pegawai pegawai tidak tetap pemerintah pejabat pejabat eselon Pelindo pemalsuan Pemda pemerintah daerah Pemilu pemukiman pendaki pendidikan penerbangan penerimaan CPNS penerimaan pegawai BUMN penipuan Penpres pensiun pensiun pokok pensiunan penyaliban peraturan kepala BKN peraturan menteri perda perguruan tinggi perhubungan Perjalanan Dinas perjuangan perkawinan Permen PERPPU PERPPU 1959 Perpres perumahan Perumnas pesawat Pilkada plagiat PLN PMK PMK. Menkeu PNS PNS. Kekayaan polisi polri PP PP 53 PP1998 PP2000 PP2001 PP2002 PP2011 PP2012 CPNS PPATK PPPK pramugari Presiden RI Presiden SBY pria profesi propinsi protes proyek PT PLN PTTP pulsa PUPNS purnawirawan Pusat quick count ramalan rapel read rekening rekening gendut remunerasi remunerasi PNS daerah RIS rumah rumah mewah rumah murah Rumah Sakit rumah sederhana RUU RUU ASN RUU BPJS RUU Tipikor salary SANKSI satgas SATYALENCANA Scribd Sekda sekolah dasar selingkung sertifikasi guru Shukoi Singapura sipir siswa SK SMK sms Soekarno STAN standar biaya stress sub domain Sukhoi suku maya surat edaran survei syahrini tabel tabel gaji pns 2000 tabel gaji pns 2011 tabel gaji pns 2012 tabel gaji pns 2013 Tabel Gaji Polri 2012 TABEL GAJI TNI 2011 TABEL GAJI TNI 2012 TABEL GAJI TNI 2013 TABEL LENGKAP GAJI POLRI 2011 tabungan TAP MPR Taperum Telekomunikasi Tenaga Ahli terminal teror teroris The Age tips tni tunjangan uang UN unduh Unsrat upacara UU UU 1948 UU ASN UU Penerbangan UUD UUDS video lucu wamen warakawuri Wikileaks Yesus